ANGGARAN RUMAH TANGGA LPK P2HI

					BAB I
					NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
	Lembaga ini bernama Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum
	Indonesia (LPK-PPHI atau dengan sebutan lain LPK-P2HI)
					Pasal 2
	LPK-P2HI didirikan sejak Tanggal 15 (Lima belas) Agustus 2008
					Pasal 3
	LPK-P2HI didirikan di Surabaya dan berkedudukan di Ibu kota Propinsi Jawa Timur sekali
	gus sebagai Dewan Pengurus Pusat dan untuk selanjutnya LPK-P2HI membentuk/ mendi
	rikan cabang-cabang di tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia.
					BAB II
		AZAS DAN TUJUAN ORGANISASI
					Pasal 4
	LPK-P2HI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
					Pasal 5
	LPK-P2HI didirikan dengan maksud dan tujuan :
	(1) Meng-antikorupsikan masyarakat dan memasyarakatkan anti korupsi
	(2) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Birokrat dan melakukan pengawasan kepada
	Instansi pelayanan publik
	(3) Melakukan pantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan
	yang berlaku yang akan diatur dalam aturan tambahan organisasi
	BAB III
	KEPENGURUSAN ORGANISASI
					Pasal 6
	Dalam pengembangan organisasi, maka LPK-P2HI membentuk perwakilan pengurus
	sebagai berikut :
	(1) Dewan Pengurus Pusat disebut Dewan Eksekutif Pusat yang dipimpin langsung oleh
	Presiden Eksekutif dibantu oleh seorang Sekretaris Eksekutif dan pengurus lainnya.
	(2) Dewan Pengurus Wilayah disebut Dewan Eksekutif Wilayah yang dipimpin langsung
	oleh seorang Gubernur Eksekutif Wilayah dibantu oleh Sekretaris Eksekutif Wilayah dan
	pengurus lainnya
	(3) Dewan Pengurus Daerah disebut Dewan Eksekutif Daerah yang dipinpin langsung
	oleh seorang Bupati/ Walikota Eksekutif dibantu oleh sekretaris Eksekutif Daerah serta
	dibantu oleh pengurus lainnya
	Pasal 7
	Bila dipandang perlu Dewan Eksekutif Daerah membentuk Dewan Eksekutif Kecamatan
	yang dipimpin oleh seorang Camat Eksekutif dibantu oleh seorang Sekretaris Eksekutif
	Kecamatan dan Dewan Eksekutif Desa/ Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala
	Desa/ Lurah Eksekutif yang dibantu oleh sekretaris beserta pengurus lainnya.
	BAB IV
	TANGGUNG JAWAB PENGURUS
	Pasal 8
	(1) Seorang Presiden bertanggung jawab atas terlaksananya Visi & Misi Organisasi serta
	sebagai pelaksana program yang telah menjadi ketetapan organisasi
	(2) Seorang Gubernur Eksekutif sebagai pelaksana program organisasi ditingkat Propinsi
	dan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan dari pusat
	(3) Seorang Bupati/ Walikota Eksekutif sebagai pelaksana program organisasi ditingkat
	Kabupaten/ Kota Madya sekaligus sebagai pelaksana kebijakan dari Propinsi dan Pusat
	BAB V
	KEANGGOTAAN
	Pasal 9
	Kewajiban dan hak anggota :
	(1) Setiap anggota harus memahami menghayati dan mematuhi semua ketentuan organi-
	sasi baik yang tertuang dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga maupun keten-
	tuan yang lain yang telah diputuskan dan ditetapkan organisasi
	BAB VI
	DEWAN PENASEHAT REGULASI
					Pasal 10
	(1) Yang dimaksud Dewan Penasehat adalah Dewan Penasehat Regulasi disingkat DPR
	(2) Untuk melaksanakan program organisasi LPK-P2HI perlu mempunyai Dewan Pena-
	sehat
	(3) Dewan Penasehat mempunyai tanggung jawab moral terhadap organisasi untuk mem-
	berikan masukan/ saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta
	(4) Dewan Penasehat dapat dbentuk sampai tingkat dibawahnya
					BAB VII
	BADAN INTELIJEN ANTI KORUPSI
	Pasal 11
	(1) Badan Intelijen Anti Korupsi disingkat BIAK mempunyai tugas untuk melakukan investi-
	gasi, monitoring dan evaluasi terkait dengan temuan tindak pidana korupsi, maupun temu-
	an lainnya yang melanggar aturan dan undang-undang yang dilakukan oleh Penegak
	Hukum/ Birokrat
	(2) BIAK bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah/ daerah masing-masing
	(3) Seorang anggota BIAK dibekali kartu anggota yang ditetapkan oleh Surat Keputusan
	Presiden Eksekutif
	(4) Untuk mendapatkan kartu BIAK harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Ekse-
	kutif setempat baru, mengajukan permohonan kepada Presiden Eksekutif
	(5) Presiden Eksekutif bertindak sebagai kordinator dan sekaligus sebagai Kepala BIAK
	(6) Gubernur Eksekutif Wilayah bertindak sebagai koordinator wilayah BIAK dan atau me-
	nunjuk seorang fungsionaris wilayah untuk menjadi koordinator wilayah BIAK.
	BAB VIII
	IURAN ANGGOTA
	Pasal 12
	Untuk kepentingan biaya operasional organisasi, maka semua anggota LPK-P2HI maupun
	BIAK dipungut dana partisipasi yang besar nominalnya akan ditetapkan oleh aturan tamba-
	han
	Pasal 13
	Keuangan Organisasi siperoleh dari usaha-usaha yang dikelola oleh organisasi juga dari
	sumbangan yang halal dan tidak mengikat
	BAB IX
	PENETAPAN DAN PERUBAHAN
	Pasal 14
	Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di lakukan
	melalui musyawarah kerja dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir
	BAB X
	PEMBUBARAN
	Pasal 15
	Pembubaran organisasi dilakukan melalui musyawarah kerja yang diadakan khusus untuk
	keperluan tersebut
	Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan apabila musyawarah kerja tersebut dalam
	ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus/ anggota yang hadir.
	Apabila dibubarkan secara sah, maka seluruh harta kekayaan organisasi dapat diserah-
	kan kepada lembaga sosial yang dipandang layak
	harta dan kekayaan organisasi yang berasal dari donatur begitu juga yang sifatnya pinja-
	man atau hanya hak pakai maka wajib dikembalikan kepada donatur yang bersangkutan.
	BAB XI
	ATURAN TAMBAHAN
	Pasal 16
	Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Pedoman Organisasi ini akan dirumuskan dan dipu-
	tuskan serta akan ditetapkan dalam musyawarah kerja.
	BAB XII
	PENUTUP
	Pasal 17
	Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal dite-
	tapkan
					Ditetapkan : di Surabaya
					Pada tanggal : 15 Oktober 2008
		ttd,					ttd,
		Moh. Hasan, SH					Drs.Ec. Juditanto
		Presiden Eksekutif					Sekretaris Jenderal Eksekutif