Minggu, 11 Juli 2010

Orasi Dinjaya : Susnu Duaji Pahlawanku,Rakyat berhak tahu data APBN/APBD



Seiring dengan di berlakukannya UU.NO 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,sebenarnya lebih memperluas perananan masyarakat dalam UU anti korupsi maupun dalam PP no 71 tahun 2000 untuk terlibat langsung dalam pengawasan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara kita yang sudah dikendalikan oleh kekuasaan tikus tikus berdasi serta mafia hokum , untuk itu saya sebagai gubernur eksekutif LPKP2HI ( Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia ) untuk wilayah Kalimantan Selatan Dinjaya ,mengharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan melakukan aksi pengawasan kepada pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap para kinerja penegak Hukum di kalsel,saatnya masyarakat kalsel untuk Bangkit Bersatu Berantas Korupsi awasi penegak hukum serta lawan mafia hukum,karena bukan rahasia lagi saat ini rakyat hanya di jadikan subyek penderita untuk kepentingan menumpuk kekayaan pribadi,lebih lanjut Dinjaya menandaskan kepada wartawan FN,bahwa mereka para birokrasi mereka para penegak hukum harus menyadari apa yang ia peroleh dari hasil dari korupsi adalah uang rakyat,termasuk gaji mereka adalah uang rakyat,jadi rakyatlah juga harus ikut andil dalam pemanntauan birokrasi dan para penegak hokum kita,oleh karena itu sesuai intruksi DPEP ( Dewan Eksikutif Pusat) LPKP2HI secara moral sangat mendukung saudara Susnu Duaji yang telah berani membuka ke bobrokan institusi Polri,kami tidak bisa membayangkan se andainya pahlawannku SusnoDuaji tidak punya nyali membuka bau busuk di intusinya,terus terang Susnu Duaji pantas mendapatkan penghargaan dari rakyat kalsel dan nanti saya usulkan kepada LPKP2HI pusat,Lebih lanjut Dinjaya juga mengharap kepada birokrasi Kalsel dengan di berlakukannya UU keterbukaan Publik tidak ada alasan pemerintah kalsel tidak memberikan informasi public terkait memberitahukan data yang di perlukan masyarakat ataupun LSM dan rakyat berhak tahu jika program tersebut berasal dari APBN maupun data tersebut menggunakan APBD .kami ingatkan kembali saatnya LSM tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan Bangkit bersatu Berantas Korupsi,ingat korupsi telah terorganisir,mafia tambang batu bara di kalsel telah menyebar kemana mana dengan sebuah system yang sangat rapi,tegasnya dalam jumpa persnya (11/7)di hotel grand mentari beberapa hari yang lalu.


RAKYAT JANGAN TAKUT KEPADA POLISI,TAPI RAKYAT HARUS JADI PENGAWAS POLISI
Dukungan masyarakat terhadap Susnu Duaji sebenarnya bukti kekesalan rakyat kepada intitusi ke polisian ,yag selalu kurang terbuka kepada public,maasyarakat miskin selalu pada posisi yang kalah masyarakat yang berduit cenderung pada pihak yang menang,hal itu sudah bukan rahasia lagi,ungkap presiden eksekutif Moh.Hasan saat menghadiri pertemuan kelompok nelayan dalam rangka program silaturrahim KADARKUM ( Keluarga Sadar Hukum ) salah satu program rutin LPKP2HI kepada masyarakat LKM NEKAT ( lembaga Ke uangan Mikro Nelayan Kertasada) beberapa waktu lalu,Hasan yang juga pemilik media forum nusantara group menghimbau masyarakat luas seluruh nusantara untuk bangkit bersatu berantas korupsi dan lawan mafia hokum ,dengan program gerakan membangun perlawanan rakyat terhadap para pelaku koruptor dan pelaku mafia hokum,Hasan menandaskan saatnya masyarakat tidak takut bila berhadapan dengan polisi tapi masyarakat harus mentaati hokum yang ber laku,polisi hadir di tengah tengah masyarakat bukan untuk di takuti tapi polisi harus di awasi oleh masyarakat,jika masyarakat menemukan petugas polisi yang melakukan pelanggaran kodeitik dan profesi maka rakyatlah yang harus mengawasi dan melaporkannya,untuk itu LPKP2HI bersama masyarakat bertekat untuk mengawasi kinerja para penegak hokum kita.tegasnya

Tidak ada komentar: