Minggu, 11 Juli 2010

Orasi Dinjaya : Susnu Duaji Pahlawanku,Rakyat berhak tahu data APBN/APBD



Seiring dengan di berlakukannya UU.NO 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,sebenarnya lebih memperluas perananan masyarakat dalam UU anti korupsi maupun dalam PP no 71 tahun 2000 untuk terlibat langsung dalam pengawasan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara kita yang sudah dikendalikan oleh kekuasaan tikus tikus berdasi serta mafia hokum , untuk itu saya sebagai gubernur eksekutif LPKP2HI ( Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia ) untuk wilayah Kalimantan Selatan Dinjaya ,mengharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan melakukan aksi pengawasan kepada pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap para kinerja penegak Hukum di kalsel,saatnya masyarakat kalsel untuk Bangkit Bersatu Berantas Korupsi awasi penegak hukum serta lawan mafia hukum,karena bukan rahasia lagi saat ini rakyat hanya di jadikan subyek penderita untuk kepentingan menumpuk kekayaan pribadi,lebih lanjut Dinjaya menandaskan kepada wartawan FN,bahwa mereka para birokrasi mereka para penegak hukum harus menyadari apa yang ia peroleh dari hasil dari korupsi adalah uang rakyat,termasuk gaji mereka adalah uang rakyat,jadi rakyatlah juga harus ikut andil dalam pemanntauan birokrasi dan para penegak hokum kita,oleh karena itu sesuai intruksi DPEP ( Dewan Eksikutif Pusat) LPKP2HI secara moral sangat mendukung saudara Susnu Duaji yang telah berani membuka ke bobrokan institusi Polri,kami tidak bisa membayangkan se andainya pahlawannku SusnoDuaji tidak punya nyali membuka bau busuk di intusinya,terus terang Susnu Duaji pantas mendapatkan penghargaan dari rakyat kalsel dan nanti saya usulkan kepada LPKP2HI pusat,Lebih lanjut Dinjaya juga mengharap kepada birokrasi Kalsel dengan di berlakukannya UU keterbukaan Publik tidak ada alasan pemerintah kalsel tidak memberikan informasi public terkait memberitahukan data yang di perlukan masyarakat ataupun LSM dan rakyat berhak tahu jika program tersebut berasal dari APBN maupun data tersebut menggunakan APBD .kami ingatkan kembali saatnya LSM tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan Bangkit bersatu Berantas Korupsi,ingat korupsi telah terorganisir,mafia tambang batu bara di kalsel telah menyebar kemana mana dengan sebuah system yang sangat rapi,tegasnya dalam jumpa persnya (11/7)di hotel grand mentari beberapa hari yang lalu.


RAKYAT JANGAN TAKUT KEPADA POLISI,TAPI RAKYAT HARUS JADI PENGAWAS POLISI
Dukungan masyarakat terhadap Susnu Duaji sebenarnya bukti kekesalan rakyat kepada intitusi ke polisian ,yag selalu kurang terbuka kepada public,maasyarakat miskin selalu pada posisi yang kalah masyarakat yang berduit cenderung pada pihak yang menang,hal itu sudah bukan rahasia lagi,ungkap presiden eksekutif Moh.Hasan saat menghadiri pertemuan kelompok nelayan dalam rangka program silaturrahim KADARKUM ( Keluarga Sadar Hukum ) salah satu program rutin LPKP2HI kepada masyarakat LKM NEKAT ( lembaga Ke uangan Mikro Nelayan Kertasada) beberapa waktu lalu,Hasan yang juga pemilik media forum nusantara group menghimbau masyarakat luas seluruh nusantara untuk bangkit bersatu berantas korupsi dan lawan mafia hokum ,dengan program gerakan membangun perlawanan rakyat terhadap para pelaku koruptor dan pelaku mafia hokum,Hasan menandaskan saatnya masyarakat tidak takut bila berhadapan dengan polisi tapi masyarakat harus mentaati hokum yang ber laku,polisi hadir di tengah tengah masyarakat bukan untuk di takuti tapi polisi harus di awasi oleh masyarakat,jika masyarakat menemukan petugas polisi yang melakukan pelanggaran kodeitik dan profesi maka rakyatlah yang harus mengawasi dan melaporkannya,untuk itu LPKP2HI bersama masyarakat bertekat untuk mengawasi kinerja para penegak hokum kita.tegasnya

Rabu, 07 Juli 2010

DUA RUDI DI USULKAN DAPAT PENGHARGAAN LPKPH2I

DUA RUDI DI USULKAN DAPAT PENGHARGAAN LPKP2HI

Banjarmasin fn

Suksesi kepemimpinan propinsi Kalimantan selatan se makin menghangat genderang kampanye mulai di tabuh, janji-janji calon gubernur terus di hembuskan bak angin sor ga untuk mencari dukungan agar nantinya memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya,seperti halnya dukungan salah satu pasangan calon gubernur dua Rudy yaitu pasangan H.Rudy Arifin dan H,Rudy Resnawan sebagai calon gubernur dan wakil gu bernur kalsel Asli Urang Banua periode 2010-2015 yang merupakan Dua Pemimpin Sukses Bersatu untuk meneruskan pembangunan yang masih belum selesai, rupa nya pasangan Dua Rudy yang sama – sama calon pasangan incamben ini benar benar mendapatkan dukungan yang sa ngat beragam mulai dukungan dari masyarakat aakar rumput sampai dari beberapa tokoh masyarakat yang siap mensuk seskan Dua Rudy ini,seperti yang di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat Kalsel Suriansyah di selah selah acara penyambutan Presiden Eksekutif LPKP2HI (Lembaga Pengawas Korupsi & Pemantau Penegak Hukum Indonesia) Moh.Hasan di hotel Grand mentari beberapa waktu yang lalu ,terkait suksesi kepemimpinan di propinsi kalsel Suryanyah menegas kan terkait dukungannya bahwa saya menghimbau kepada masyarakat KALSEL agar mayarakat bisa memilih dengan nurani jangan asal pilih karena hal ini menyangkut nasib Kal-Sel kedepan,untuk saya pribadi pa sangan Dua Rudy memang pantas untuk menjadi pemimpin wilayah Kal-Sel karena pasangan Dua Rudy masing-masing mempunyai modal pres tasi di birokrasi seperti H.Rudy Arifin mempunyai penga laman sebagai Gubernur Kalsel,dan Mantan Bupati Banjar, sedang calon wakil Gubernur H.Rudy Resnawan ,adalah wali kota Banjar Baru Dua periode dan keduanya seorang birokrat sejati yang sarat dengan prestasi, pemimpin dengan kreteria ini yang sebenarna di butuhkan oleh masyarakat

Lebih jauh pria kelahiran Desember 1955 ini menegaskan bahwa Dua Rudy ini sejak memimpin dalam pemeritahan bisa di katakan sosok yang relative bersih dan pedulih terhadap pencegahan tindak pidana korupsi,saat di Tanya oleh wartawan forum nusantara terkait maraknya demo yang di tujukan kepada pasangan Dua Rudy oleh sekelompok ele men masyarakat Suryansyah menuturkan hal itu sesuatu biasa di era demokrasisasi masyarakat atau siapapun berhak me nyampaikan pendapatnya dengan caranya sendiri asalkan tetap berpegang pada aturan yang ada ,sah sah saja melaku kan demo tapi tolong jangan sampai anarkhis kalau hal itu terjadi maka resiko wilayah hukum harus di hadapi,apa lagi itu kan wacana yang memang di kondisikan demikian ,demo demo seperti itu saya yakin pasti ada pihak ke tiga yang ikut mensupport di dalamnya,sehingga terjadilah suatu proses pembunuhan karakter pada calon pilkada tertentu,

Mestinya kalau boleh saya jujur hal itu tidak perlu terjadi. tidak berlebihan rasanya bila saya katakan dari pasangan Dua Rudy patut mendapatkan sebuah penghargaan birokrat bersih selama memimpin pemerintahan,walaupun masih ada dari rekan rekan LSM yang menuding pasangan Dua Rudy banyak peyimpangan yang sebenarnya belum bias di buktikan secara hukum,untuk itu masyarakat jangan ter jebak pada kepentingan sesat,yang terpenting masyarakat jadilah pemilih yang cerdas jauh dari many game,jauhi politik kotor,dengan memanfaatkan masyarakat untuk melakukan demo demi mencapai tujuan sesaat.tegasya

Di usulkan dapat penghargaan

Ditempat yang sama presiden Eksekutif LPKP2HI Moh.Hasan saat di dampingi oleh tokoh masyarakat Kalsel suryansyah menyatakan bahwa sah sah saja apa bila ada masyarakat menghendaki memberikan piagam penghargaan kepada calon pasangan pilkada atau tokoh birokrasi yang di anggap dan di yakini bersih dari tindak pidana korupsi,asalkan memenuhi beberapa criteria,seperti tidak perna di vonis oleh pengadilan negeri sebagai koruptor,seperti yang perna di sampaikan langsung oleh beberapa tokoh pada kami perlunya pasangan Dua Rudy mendapatkan anugerah Pia gam Penghargaan dari lembaga kami,alasannya calon pa sangan Dua Rudy selama memimpin pemerintahan tidak perna ada vonis pengadilan yang menyatakan beliau terlibat masalah korupsi,bila hal itu ke mauan masyarakat kenapa ti dak di laksanakan,karena pemberian penghargaan dari LPKP2HI adalah penghargaan atas usul masyarakat bawah untuk menghargai kepala pemeritahan karena masyarakat merasa ter ayomi

Jadi dengan kata lain penghargaan tersebut bukan peng hargaan biasa yang pada umumnya penghargaan tersebut di berikan oleh pimpinan di atasnya ,akan tetapi peng hargaan yang di berikan oleh lembaga kami adalah benar – benar piagam yang mencerminkan di usulkan oleh masyarat ke pada pemimpinnya,ini kan luar biasa ,sebenarnya yang di usulkan pemberian penghargaan ini bukan hanya ke pada pasangan Dua Rudy, tapi ada beberapa calon bupati yang di usulkan untuk mendapatkan piagam penghargaan dari LPKP2HI seperti saya coba sebutkan satu nama saja yang di usulkan untuk mendapat piagam yang di maksut yaitu Bupati Banjar Ir.H.G.Khairul Saleh, MM , dan H. Rudy Resna wan karena selama menjadi orang nomor satu di Kotamadya Banjarbaru dan Banjar Baru beliau diyakini orang yang relatif bersih dan peduli terhadap program peduli terhadap ko rupsi,lebih lanjut presiden eksekutif Hasan yang sekaligus pemilik lima media dari forum nusantara group ini menhim bau ke pada seluruh masyarakat kalsel utuk tidak terje bak terhadap provokasi terhadap isu yang kurang di pertanggung jawabkan kebenarannya,sebab bila masya rakat terjebak kepada isu murahan yang rugi mmasyarakat itu sendiri,tinggal kita bertanya QOVADIS PILKADA Kalsel Dan yang terpen ting masyarakat ikut berpartisipasi bagaimana PILKADA di Kalsel bisa berjalan sukses sehingga tujuan dari demorasi di era reformasi bisa tercapai tegasnya. (Ryd)

usai Sharing Program LPKP2HI Bersama bupati Pamekasan Drs. H. Kholirurrahman,MSi
( tengah) nampak dalam gambar berpakaian hitam - hitam H. Rahmatullah Bakorwil LPKP2HI wilayah Madura bersama Presiden Eksekutif ( Kanan ). Dalam rangka konsulidasi rencana memperingati hari anti korupsi se-dunia yang akan di pusatkan di kota Pamekasan untuk wilayah Madura, tanggal 09 Desember 2010.

Jumat, 02 Juli 2010

Gunakan Absensi Eletrik Kepala Kantor Bea Cukai Kalianget Terima Penghargaan Dari LPKP2HI


Kalianget, FN

Kantor Pelayanan Bea Cukai Kalianget Madura, Jawa Timur terus melakukan terobosan, salah satunya mencetuskan absensi eletrik bagi pejabat di kantor tersebut. Dan penggunaan absensi yang masih tergolong langka di Kabupaten Sumenep, keberdaannya perlu mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak, terutama bagi pejabat di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sumenep dalam menerapkan penggunaan absensi eletrik yang dirasa sangat ideal di era komputerisasi saat ini.

Tak pelak bila upaya tersebut membuahkan hasil, setelah Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Kalianget, M Syarief Anwar, SE mendapatkan penghargaan ”PURASARA ARYAGUNA LABDAWARA” dari Ketua Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI). Dimana secara simbolis diserahkan oleh Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, disela-sela deklarasi LPKP2HI, dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Kalianget, M Syarief Anwar, SE.

Syarief Anwari mengungkapkan, penggunaan absensi eletrik dipandang sangat efektif dalam rangka membangun rasa tanggung jawab di kalangan pejabat internal dalam mematuhi aturan jam masuk dan pulang kantor sesuai aturan yang ditetapkan. Mengingat absensi eletrik tidak bisa dimanipulasi seperti absensi di sebagian kalangan pejabat pemerintah, yang menggunakan selembar kertas dengan hanya menulis nama dan paraf. " Sistem kerja absensi eletrik sangat mudah, tinggal masukkan nama pegawai. Selanjutnya tempelkan telapak tangan ke alat abensi eletrik, kemudian akan tampil petunjuk di layar computer. Pegawai mengisi mengisi password, dan jika benar akan tampil identitas diri. Namun ketika salah, maka data tidak bisa ter-Up Date di layar computer, ” ungkap dia.

Diakui Syarief Anwari, meski pegawai di kantornya sangat minim, hanya lima belas orang, namun pihaknya tetap bergairah dalam memberikan pelayanan ke masyarakat di Madura, terutama bagi delapan puluh tujuh perusahaan rokok yang sudah mengantongi ijin administrasi formal. Diantaranya SIUP, TDP, HO, IMB, SKKC, luas bangunan 200 M2, juah dari Jalan Umum dan tempat ibadah, sekolah serta tidak berhubungan langsung dengan rumah tempat tinggal serta lainnya. " Meski pegawai minim di kantornya, yaitu hanya lima belas orang. Ditambah empat Orang Karyawan yang bertugas di Pamekasan dan Bangkalan, masing kabupaten dua orang. Serta masing-masing satu orang di Kabupaten Sampang dan Sumenep, namun pihaknya tetap bergairah dalam menjalankan amanah sebagai pehawai di Bea Cukai Kalianget, " tegasnya.

Tidak itu saja, pihaknya tahun ini juga bekerja keras dalam memenuhi target Rp 11 milliar oleh pemerintah pusat. Target tersebut meningkat tajam dari semula yang hanya Rp 2,762 milliar dalam setahun, dan target tersebut sudah terpenuhi dengan baik. Namun kemudian dinaikkan sekitar empat ratus persen, yaitu 11 milliar. " Kami perlu bekerja keras untuk memperoleh pendapatan dari penjualan pita bea cukai yang kenaikannya lebih dari 400 persen dari patokan semula. Mengingat tanpa ada kerja keras, pihaknya pesimis penjualan pita Bea Cukai bisa menembus target itu. " kata Syarief Anwari..

Disisi lain, Kantor Pelayanan Bea Cukai Kalianget (Sumenep) juga melakukan penertiban terhadap Perusahaan Rokok (PR) yang ada di wilayah Madura. Terbukti dari 260 PR yang tersebar di 4 kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), 80 diantaranya dalam posisi dibekukan dan 30 lainnya dicabut izin usahanya serta masih ada yang bermasalah. “Jadi, berkisar antara 40 hingga 50 persen PR di Madura itu dalam kondisi tidak berproduksi karena dicabut izinnya dan dibekukan. Pembekuan dan pencabutan izin PR tersebut, selain telah melakukan pelanggaran dan sudah diputus oleh pengadilan, juga ada yang tidak memenuhi syarat lokasi, yakni tidak memiliki luas bangunan minimal 200 M2, ada juga bangunannya berdempetan dengan rumah dan ada yang tidak tidak bisa

dijangkau oleh transportasi umum, " terangnya.
Ia menjelaskan, bagi PR yang dicabut izinnya maka otomatis sudah dilarang melakukan aktivitas, sedangkan PR yang statusnya dibekukan, pemiliknya masih bisa membenahi persyaratan yang kurang dan bisa memproduksi kembali setelah dinyatakan cukup syarat oleh kantor Bea Cukai. “ PR yang dibekukan itu, kebanyakan sudah pindah tangan dan ditinggal oleh pemiliknya. Bahkan, ada yang dinyatakan pailit (bangkrut). Dengan kondisi semacam itu, kami langsung mengambil suatu tindakan yakni dibekukan saja,” ungkap Syarief Anwari.

Meski PR di Madura berkurang, tapi dipastikan perolehan pendapatan cukai di 4 kabupaten di pulau Madura tidak akan menyusut, karena PR yang ada nanti justru akan lebih berkualitas. Hal tersebut untuk menjawab kekhawatiran banyak pihak, terkait meningkatnya target pencapaian Kantor Bea Cukai Kalianget tahun 2010. " Pihaknya kedepan akan tetap melakukan penertiban PR, agar Madura mempunyai PR yang benar-benar berkualitas. Dengan tidak mengabaikan target pencapaian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebesar 11 milliar untuk tahun 2010, " kata Syarief Anwari, optmis.

Menurut Syarief Anwari, retribusi cukai diberlakukan sejak lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 1995, tentang Cukai menggantikan beberapa perundang-undangan produk kolonial Belanda. Sektor cukai mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat luas, khususnya dari para pakar, pengusaha barang kena cukai dan para pejabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini terbukti dengan seringnya lembaga-lembaga kemasyarakatan memandang perlu diberlakukan peraturan tersebut.

" Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, " katanya.

Dalam rangka menindaklanjuti usaha unifikasi dan simplifikasi Struktur Tarif Cukai Hasil Tembakau, telah diberlakukan struktur tarif berdasarkan SK. Menteri Keuangan No.89/KMK.05/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau. Kebijakan tersebut merupakan perubahan dari SK. No. 124/KMK.05/1999 tanggal 31 Maret 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan SK. Menteri Keuangan No.482/KMK.05/1999 tanggal 7 Oktober 1999.

" Sementara pengenaan tarif cukai sebenarnya berdasarkan SK. Menteri Keuangan No. 89/KMK.05/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau yang telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan tarif cukai yang tinggi tersebut dapat menimbulkan dampak antara lain, Peredaran rokok polos ( tanpa pita cukai), Pelekatan pita cukai palsu, Pelekatan pita cukai yang bukan haknya, seperti HJE yang lebih rendah dan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Dan apabila hal itu sampai terjadi maka akan mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan cukai secara optimal. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian perlu dilakukan penegakan hukum ( law enforcement ) secara tegas, sehingga target penerimaan cukai dapat tercapai secara optimal, " pungkasnya. (zah)